Hak-hak Warga Negara Jika Satu Wilayah Terapkan "Lockdown"

Home / Berita / Hak-hak Warga Negara Jika Satu Wilayah Terapkan "Lockdown"
Hak-hak Warga Negara Jika Satu Wilayah Terapkan "Lockdown" Ilustrasi Lockdown di Indonesia, Rabu (1/3/4/2020). (Desain grafis : Hadi Setiawan/TIMES Indonesia)

TIMESMOJOKERTO, SURABAYALockdown juga dapat diartikan sebagai karantina wilayah. Peraturan mengenai karantiana kesehatan telah diatur dalam UU No 6 tahun 2018. Karantina kesehatan sendiri menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut yakni upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Menurut UU No 6 tahun 2018 pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Dalam UU tersebut telah dijelaskan mengenai hak-hak warga negara selama masa karantina. Baik karantina kesehatan maupun karantina wilayah.

Pada pasal 7 dijelaskan  selama karantina kesehatan setiap warga negara memperoleh hak yang sama. Hak selama karantina kesehatan dijelaskan pada pasal 8.

"Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina," bunyi kutipan pada pasal 8 UU No 6 tahun 2018.

Sebelum karantina wilayah berlangsung pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan karantina wilayah, hal tersebut telah diatur dalam pasal 54  ayat (1 ) UU NO 6 tahun 2018.

Sementara hak warga negara pada masa karantina wilayah atau Lockdown telah diatur dalam pasal 55 UU No 6 tahun 2018.

"Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat," bunyi kutipan pada pasal 55 UU No 6 tahun 2018.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga I Wayan Titib Sulaksana menjelaskan bahwa selama karantina wilayah atau Lockdown hak-hak warga negara yakni bagi warga negara miskin, hampir miskin wajib ditaganggung seluruh kebutuhan hidupnya oleh negara. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, sembako, listrik, air bersih harus juga tersedia selama karantina wilayah.

Wayan menjelaskan apabila selama karantina wilayah atau Lockdown negara tidak memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana yang di jabarkan pada UU No 6 tahun 2018

"Yang penting kebutuhan dasar manusia wajib harus tersedia dan mencukupi Ini tanggung jawab mutlak pemerintah pusat," ujar Wayan pada Rabu (1/4/2010).

Ia menjelaskan apabila negara tidak memenuhi hak-hak warga negara selama karantina wilayah atau Lockdown berlangsung sebagaimana yang dijelaskan pada UU No 6 tahun 2018 tersebut negara dapat digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan gugatan class Action. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com