Melihat Relasi Negara dan Bisnis

Home / Kopi TIMES / Melihat Relasi Negara dan Bisnis
Melihat Relasi Negara dan Bisnis Mahpudin, Mahasiswa Politik Pemerintahan UGM

TIMESMOJOKERTO, YOGYAKARTA – Akhir-akhir ini presiden Joko Widodo sedang menggenjot masuknya investasi asing ke Indonesia. Hal ini tidak lepas sebagi respon dari lesunya perekonomian beberapa tahun terakhir. Pada kuartal I tahun 2019, nilai pertumbuhan investasi Indonesia hanya mencapai 5,3 persen. Berkaca dari kondisi ini, Jokowi hendak membuka peluang dan akses yang lebar kepada investor untuk membuka usaha di Indonesia. Salah satu strategi yang diterapkan untuk menarik minat investor adalah melalui pintu perizinan.

Pemerintah menilai bahwa regulasi yang ada selama ini menjadi penghambat sulitnya investor untuk berkembang di Indonesia. Terdapat tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah serta pelayanan izin usaha yang lamban dan berbelit. Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi berusaha menghapus semua peraturan daerah yang diniilai menghambat investor. Tidak berhenti di sini, Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk memudahkan pengusaha asing masuk ke Indonesia.

Investasi memang selama ini menjadi aspek yang sangat penting terhadap pembangunan sebuah negara. Ada anggapan bahwa maju dan mundurnya sebuah negara bergantung pada perkembangan dan eksistensi pemodal. Dengan menjamurnya investasi, negara akan menerima pemasukan uang berupa pajak yang kemudian digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Sebab, kapasitas dan anggaran yang dimiliki negara sangat terbatas sehingga memerlukan pihak ketiga (swasta, pemodal) untuk membantu menopang perekonomian dan keuangan negara. Karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bahwa negara akan melakukan apapun demi menciptakan iklim yang aman dan kondusif bagi para investor, termasuk dengan cara kekerasaan apabila diperlukan untuk meredam dari kemungkinan adanya perlawanan masyarakat terhadap pemodal yang akan mendirikan perusahaan.

Jika mengacu pada konsep negara yang digagas oleh Marx Weber, negara disahkan melakukan tindakan paksaan dan kerasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi Weber “No force no state” (Dusza, 1989). Tindakan Jokowi menghapus perda yang menghambat investasi serta himbauan kepada seluruh kepala daerah untuk mematuhi keinginan Jokowi, dapat dibaca sebagai bentuk monopoli paksaan. Negara juga kerap terlibat dalam penggunaan kekerasan ketika terjadi konflik kepentingan antara pengusaha dan masyarakat. Misalnya terkait dengan pembebasan lahan yang ditempati oleh masyarakat untuk kepentingan pembangunan negara atau pembukaan perusahaan baru dengan cara intimidasi dan kekerasan. Negara memanfaatkan kepolisian dan militer sebagai bentuk represivitas rezim. Berdasarkan data KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) selama tahun 2017 tercatat setidaknya 659 konflik antara masyarakat dan negara terkait isu agararia, angka ini  meningkat hampir 50%  dibandingkan tahun 2016.

Weber tidak terlalu memberikan perhatian pada asal usul negara, juga tidak mempersoalkan tentang tujuan negara, sebab fungsi utama negara bagi Weber adalah menjaga ketertiban di tengah masyarakat kendati menggunakan cara-cara kekerasaan (Anter, 2011). Ketiadaan negara sebagai lembaga sosial hanya akan menyulut konflik dan anarki (Dusza, 1989). Karena itu bagi Weber, negara sangat multak diperlukan.

Berangkat dari sini, maka ketika rezim pemerintah saat ini melakukan intimidasi, kekerasaan dan penggusuran terhadap warga, maka hal tersebut dianggap sah dan legal karena dengan dalih demi menjaga ketertiban meskipun harus mengorbankan hak asasi warga negara.

Di samping itu, sikap politik Jokowi sebagai pemegang puncak kekuasaan pemerintahan tertinggi adalah cermin bahwa kekuasaan negara tersentralisasi dengan dibantu oleh perangkat administrasi (pejabat birokrat) secara hirarkis. Karena itu, Jokowi berhak untuk memaksakan pejabat birokrat dan kepala daerah dibawah kendalinya untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kehendak negara, yang dalam konteks ini kehendak untuk mempermudah masuknya investor lewat pintu regulasi perizinan. Hal ini senada dengan yang diungkap oleh Weber (Anter, 2011) bahwa negara sebagai pemerintah yang menduduki otoritas pengambilan keputusan dengan membentuk perangkat administrasi (birokrasi) dan tatanan hukum yang dilembagakan.

Jika Marx Weber sangat menekankan pentingya negara dengan segala kekuasaan absolutnya, maka kontras dengan pandangan Karl Marx bahwa negara tidak diperlukan karena selama ini negara sebagai alat kaum kapitalis untuk menindas kaum buruh dan kelas proletar (Budiman, 1995).

Dalam kacamata Marx, keinginan Jokowi mengundang investor sebanyak-banyaknya alih-alih dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial justru hanya akan menciptakan kesenjangan yang semakin tajam antara kelas pengusaha dan rakyat proletar. Indeks Rasio Gini yang memotret ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan kaum miskin di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 0,30 naik menjadi 0,42 pada tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan ketimpangan yang sangat tercepat di Asia (Indrakesuma, et al., 2015).

Selain itu, pemberian kemudahan izin investasi kepada pengusaha adalah bukti bahwa negara sangat berpihak pada kepentingan kapitalis. Negara pada akhirnya hanya dimonopoli dan dikuasi oleh para oligarki (Winters, 2014) dan elit predatoris (Hadiz dan Robinson, 2004) yang mencari peluang untuk mengakumulasi modal lewat kekuasaan negara. Sementara kepentingan rakyat dan kaum tertindas semakin terpinggirkan.

Garis pemisah antara pengusaha dan negara menjadi kabur karena keduanya menyatu dalam satu kepentingan: menghisap resources dan menindas kaum lemah. Hal ini dapat dilihat misalnya sebanyak empat menteri pada Kabinet Jokowi jilid II berasal dari kalangan pengusaha yang memiliki bisnis besar di Indonesia. Sementara hampir separuh jumlah anggota DPR RI (262 anggota dewan) periode 2019-2024  berasal dari kalangan pengusaha (grafis.tempo.co, 2019).

Karena itu, bagi Marx, negara pada masyarakat kapitalis tidak memiliki legitimasi untuk memerintah kaum buruh karena negara tersebut hanya melayani kepentingan kelas kapitalis. Dalam masyarakat apapun, selalu terjadi ketidakadilan. Selama ada pengusaha yang ditandai oleh banyaknya investasi semakin menyuburkan penindasan terhadap kaum lemah. Oleh sebab itu, Marx memandang bahwa  demokrasi hanya menguntungkan kelas dominan. Bagi Marx, untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya masyarakat kelas harus dihapus lewat perjuangan revolusioner kaum buruh. Jika melihat kebijakan rezim Jokowi yang memberi kemudahan izin investasi bagi investor, maka bagi Marx adalah bentuk penindasan baru. Seharusnya, yang dilakukan oleh Jokowi adalah melindungi kaum buruh dan kelas bawah dari dominasi pengusaha bukan malah mengundang inevestor sebanyak-banyaknya. Negara dalam pandangan Marx seharusnya berusaha menghilangkan masyarakat tanpa kelas. Sebab selama kelas ada, penindasan akan terus terjadi.

Demikian relasi negara dan bisnis dilihat dari dua sudut pandang yang berasal dari dua pemikir soal politik terkemuka, Karl Marx dan Marx Weber. Ulasan ini tidak bermaksud memprovokasi, melawan, atau mendukung terhadap kebijakan yang diambil pemerintah terkait investasi. Ulasan ini berusaha mengkaitkan fenomena empiris secara lebih teoritis dan konseptual. Pro dan kontra, dikembalikan kepada individu masing-masing. (*)

***

*) Oleh: Mahpudin, Mahasiswa Politik Pemerintahan UGM

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com