Menegaskan Oposisi dalam Koalisi Demokratis

Home / Kopi TIMES / Menegaskan Oposisi dalam Koalisi Demokratis
Menegaskan Oposisi dalam Koalisi Demokratis Mahatva Yoga Adi Pradana, Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Grafis: Times Indonesia)

TIMESMOJOKERTO, JAKARTA – Setelah momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Kini publik sedang menunggu siapa saja yang akan mendampingi presiden dalam kabinet yang dipimpin.

Banyak spekulasi bermunculan, mulai dari nama-nama yang sudah menjadi menteri pada era sebelumnya hingga tokoh yang turut serta dalam menjadi Tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf. Disampaikan oleh Presiden bahwa, akan ada pemanggilan nama-nama yang bakal menjadi menteri di kabinetnya dalam dua hari setalah beliau dilantik. Dengan pola yang hampir sama dengan periode sebelumnya,pemanggilan kali ini juga menggunakan ciri khas baju putih ala Jokowi. 

Jokowi menegaskan calon menteri yang dia pilih berasal dari berbagai kalangan, mulai politisi, akademisi, professional dan mungkin oposisi yang ditarik dalam koalisi. Ini terbukti dari model dialog antara presiden dengan para pimpinan partai koalisi. Menarik untuk kita lihat, bagaimana iklim demokratis negara ini menunjukkan bahwa oposisi juga bagian dari koalisi membangun negara. 

Oposisi dianggap sebagai sebuah ikon negara demokrasi. Menegaskan bahwa kontrol terhadap negara dilakukan dengan menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun oposisi juga layak diperjuangkan sebagaimana sikap warga negara meminta adanya keadilan negara.

Sikap oposisi akhir-akhir ini melunak dengan kondusifnya kedua tokoh yang berseberangan. Publik pun semakin dibingungkan dengan kedatangan Prabowo yang hadir memenuhi panggilan istana. Dalam pidato singkatnya, dijelaskan bahwa iklim yang dinamis dalam politik menciptakan ruang baru untuk mulai menata pertahanan Indonesia. Dengan latar belakang militer, pos menteri pertahanan sangat cocok untuk Prabowo. 

Melihat relasi oposisi yang bergeser menjadi koalisi tentu menimbulkan banyak dugaan. Dalam teori permainan yang dikembangkan oleh Leibniz, seorang ahli filsafat matimatika asal jerman. Disebutkan bahwa penerapan teori permainan dalam dunia politik adalah pola oposisi dalam bagian dari zero-sum games.

Dimana hanya ada salah satu kubu yang memenangkan pemilu, tidak ada hasil seri. Namun dalam kondisi ini oposisi menegaskan partisipasi kenegaraan dalam bentuk dukungan terhadap legitimasi kekuasaan yang sah.

Manariknya koalisi ini membuat pertandingan selanjutnya menimbulkan banyak model peta politik pada 2024 nanti tentang siapa yang akan mendukung siapa, dan siapa yang akan di dukung siapa.

Pertama, koalisi pada saat pemilu 2019 sudah terlampau penuh dengan komponen partai pendukung yang banyak. Dalam pelaksanaannya partai yang menjadi penentang berubah mendukung dikarenakan politik kepentingan kedua kubu. Dapat dikatakan bahwa kedua kubu hanya melakukan sparing partner, dengan gap yang hanya sementara dan adanya keterkaitan kedua kubu di masa lampau.

Dengan masuknya oposisi dalam koalisi membangun negara, bisa jadi partai pendukung lainnya merasa di anak tirikan dengan berkurangnya jatah menteri di kabinet. Satu kubu partai pendukung sudah siap menjadi oposisi apabila negara memintanya sebagai bentuk negara demokrasi. Negara tanpa oposisi, akan menujukkan kualitas kritik yang buruk terhadap kinerja negara.

Tidak ada yang memberikan tantangan berarti terhadap produk negara dalam kebijakan yang dibuat. Polarisasi ini bekerja untuk mengkonsolidasikan kepentingan para aktor politik kedepan. Disisi lain polarisasi ini juga menegaskan dominasi kepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, bukan kompetitif.(*)

*) Penulis: Mahatva Yoga Adi Pradana, Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com